Ritvone.com, SUMBAR– Rabu, (04/07/18) datang pertanyaan dari beberapa alumni terkait adanya yang bukan alumni dalam SK Kepengurusan, dan ini tentunya butuh penjelasan agar tidak terjadi simpang siur informasi, maka wartawan ritvone.com menemui Sekretaris Umum dan menghubungi Ketua Umum HAMTIPP, untuk mendapatkan penjelasan terkait hal tersebut.
Eri Gusnedi, M.A yang perna menjadi Nahkoda Asosiasi Mahasiswa Arrasuli (AMR) selama dua priode menjelaskan bahwa, “Himpunan Alumni MTI dan Pondok Pesantren yang disingkat dengan HAMTIPP terdiri dari anggota, anggota luar biasa dan anggota kehormatan, ini dituangkan dalam Draf Ad/Art Organisasi yang akan dibahas dalam RAKERNAS nanti, anggota adalah Alumni MTI dan Pondok Pesantren yang telah memiliki Ijazah MTI dan Pondok Pesantren yang sah dan legal, nantiknya memiliki hak suara dan bicara, berbeda dengan anggota luar biasa dan kehormatan, anggota luar biasa adalah anggota yang pernah belajar di MTI atau Pondok Pesantren, sedangkan anggota kehormatan adalah pengamal ahlussunnah waljamaah yang dipandang patut, pantas dan cakap menduduki posisi tertentu dalam organisasi, yang bisa memberikan sumbangsih untuk kemajuan organisasi, MTI dan Pondok Pesantren, anggota luar biasa dan kehormatan memiliki hak bicara namun tidak hak suara artinya tidak berhak memilih ataupun dipilih, namun nasehat ataupun sarannya sangat dibutuhkan dalam organisasi” jelas Eri Sekretaris Umum HAMTIPP. “Anggota kehormatan, ada yang ditempatkan pada Dewan Pakar, Dewan Pembina dan dalam pengurus harian, jadi Para alumni jangan heran kalau dalam kepengurusan terdapat yang bukan tamatan MTI dan Pesantren, khusus Dewan Penasehat ditempatkan Pimpinan-pimpinan, Guru-guru MTI/Pondok Pesantren, Pimpinan Tariqah Mu’tabarah yang dipilih berdasarkan kesepakatan rapat” tambah Eri Direktur Perusahan Pers PT. Media Nusantara Cahayabaru.
Ketua Umum HAMTIPP dihubungi via hp membenarkan apa yang dijelaskan oleh Sekretaris Umum, “kami berharap organisasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dimana kepentingan alumni dan almamater lebih diutamakan, organisasi alumni tidak boleh dibawa kepada politik praktis, alumni boleh saja berada di berbagai organisasi kemasyarakatan atau partai politik, namun HAMTIPP harus tetap indenpenden” tutur Zainal AbidinThaher menjawab keraguan beberapa orang alumni.
