OLEH:
DUSKI SAMAD
Ketua Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah TARBIYAH PERTI

Refleksi Silaturahim Pimpinan Pusat Persatuan Tarbiyah Islamiyah (TARBIYAH PERTI) menyampaikan Fatwa Majlis Ifta’, Minggu, 27 Oktober 2019 di Jln. Situbondo Menteng Jakarta Pusat.

Pukul 13.00 sampai 14.00, hari Minggu, 27 Oktober 2019 sebanyak 17 orang Pimpinan Pusat dan pimpinan wilayah Tarbiyah Perti bersilaturahim dengan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin didamping jubir Wapres KH. Masduki Baidhowi. Dalam silaturahim disampaikan Fatwa Kewajiban Rakyat terhadap Pemimpin dan Tanggung Jawab Pemimpin terhadap rakyat yang dirumuskan dalam rapat pimpinan nasional Tarbiyah Perti I, 26-27 Oktober 2019 di Twin Plaza Jakarta.

Setelah di awali dengan dalil nash, pandangan hukum dan realitas bangsa Indonesia maka ditetapkan : FATWA TENTANG “ KETAATAN RAKYAT KEPADA PEMIMPIN DAN PEMIMPIN KEPADA RAKYAT “
Pertama : Ketentuan Umum :
Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

  1. Ketaatan adalah kepatuhan, kesetiaan dan kesholehanuntuk tidak membahayakan atau mengganggu kedamaian atau keadilan.
  2. Rakyat adalah penduduk suatu negara dalam hal ini orang Indonesia atau orang
    yang hidup di Indonesia
  3. Pemimpin adalah orang yang diberikan mandat kepemimpinan oleh rakyat
    Indonesia melalui proses yang legitimasi berdasarkan undang undang yang berlaku.
    Kedua : Ketentuan Hukum :
  4. Indonesia bukan negara Islam. Negara ini adalah negara kesepakatan, Darus Sulhu, Darul Ahdi, Darussalaam dan Darul Mitsaq. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila sudah final dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
  5. Kewajiban rakyat kepada Pemimpin Negara ( Presiden RI dan Wakil Presiden RI) adalah ta’at kepada pepimpinnya, dalam apa yang disetujui atau tidak disetujui, kecuali jika diperintahkan untuk berbuat maksiat.
  6. Kewajiban pemimpin kepada rakyat adalah ta’at kepada rakyat Indonesia dalam
    hal-hal pemenuhan hak-hak rakyat secara adil, kesataraan, dan mengedepankan azas musyawarah dan mufakat berdasarkan prinsip demokrasi Indonesia.
    Fatwa ini sudah disampaikan kepada Wapres dan diminta untuk diberitahu pada Presiden Jokowi yang ikut menyaksikan Ishlah Tarbiyah Perti 26 Oktober 2016, tiga tahun lalu.

NEGARA MITSAQ.
Wapres KH. Ma’ruf Amin dalam sambutan yang penulis pahami menyampaikan bahwa negara Indonesia yang diwarisi oleh pemimpin, ulama dan tokoh umat lalu adalah pilihan tepat untuk bangsa yang majemuk dan ini ijtihad yang harus kita pelihara bersama. Sejak awal pendirian negara ini dua kelompok besar Nasionalis dan Islam terus mencari keseimbangan dan saling melengkapi. Islam yang kurang nasionalisnya tidak baik, nasionalis yang tidak mengakui agama sangat tidak baik.

Point penting yang penulis pahami dari stressing arahan Wapres KH. Ma’ruf Amin adalah menurutnya umat Islam Indonesia dapat menyebut NKRI negara tauhidy, karena Sila Pancasila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan kalangan nasionalis menyatakan bahwa Indonesia negara religius. Inilah yang dimaksudkan titik temu antar golongan itulah Pancasila, (kalimatun sawa’) merujuk pada
nash Alqur’an.(QS. Ali ‘Imran 3: Ayat 64).

Penegasan lebih kuat arahan Wapres adalah penguatan dan konsolidasi ormas Islam untuk mengisi kemajuan NKRI dalam bingkai Negara Misaq. Negara dalam perjanjian yang dibuat pendiri tokoh dan ulama dulunya. Memegang janji adalah sikap muslim. Islam memerin tahkan agar menghargai dan menjunjung tinggi perjanjian dengan siapapun. (QS. At-Taubah 9:4)

KH. Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa bangsa Indonesia perlu kembali kepada prinsip-prinisp kenegaraan yang telah disepakati para pendiri bangsa, seperti Pancasila dan UUD 1945. Ia menyebutnya kembali pada al-mabadi’ al-wathoniyah.
Sebab menurutnya, saat ini ada orang dan kelompok orang yang tidak mengakui kesepakatan-kesepakatan itu. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena negara ini ialah negara kesepakatan yang terangkum dalam dasar negara Pancasila dan UUD 1945.Makanya ada yang menyebut darus suluh, darul ahdi wa syahadah. Kalau saya lebih suka menyebutnya darul mitsaq (negara kesepakatan).

KH Ma’ruf Amin menjelaskan jika kamu dan non-Muslim ada mitsaq atau kesepakatan, hidup berdampingan secara damai, maka tidak ada yang boleh didzolimi, dibunuh. Jika ada yang terbunuh di antara mereka kamu harus membayar diyat (denda, hukuman).

Ini penting dalam rangka menjaga keutuhan bangsa ini, maka kita harus membangun dan menjaga kesepakatan itu.
Ia menegaskan penting untuk kembali ke al-‘audah alal mitsaq. Karena menurutnya, Islamnya bangsa Indonesia ini ialah Islam kaffah ma’al mitsaq (Islam yang menyeluruh dengan kesepakatan). Untuk itu ke depan moderasi dalam berpikir dan beragama harus menjadi arus utama di negara ini karena kalau tidak akan terjadi kegaduhan.

Mengisi NKRI sebagai negara Misaq itu sama maknanya dengan berjuang dalam bingkai negara bangsa berdasarkan Pancasila. Berjuang di luar bingkai misaq, dan kalimatun sawa’ diyakini akan membawa kemudaratan lebih besar. Kaidah fiqih mengajarkan dar ul mafasid jalubul ‘alal mashalih, (menolak kemudaratan lebih diutamakan dari mengejar kebaikan).

Wapres menegaskan bahwa ia dipilih Presiden Jokowi sebagai Wakil Presiden ini adalah wujud mengutuhkan kepemimpinan umara’ dan ulama. MUI dan ulama tidak pernah meminta kepada Presiden, Presiden sangat arif bahwa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa perlu ulama dan ormas Islam bersama-sama menghadapi tantangan berat ke depan.

Dunia yang tengah krisis ekonomi di Eropah dan perang dagang China dengan AS menjadi berat bagi Indonesia, MUI menyarankan kepada Presiden tentang arus baru ekonomi Islam di masyarakat dan Pesantren. Pesantren diminta menyiapkan santri alim, ekonom dan dapat menopang kehidupan bangsa. Kerjasama Pesantren dengan BLK harus dilakukan. Pesantren Tarbiyah Perti tentu akan ambil bahagian dalam gerakan arus baru ekonomi umat ini.
Kiai Ma’ruf juga menggagas apa yang disebutnya Santri ‘Gus Iwan’ yang merupakan kepanjangan dari Santri Bagus, Pintar Ngaji, dan Usahawan.
Menurutnya, karakter komplit pada diri santri harus dibentuk, termasuk membangun bisnis dengan menjadi usahawan. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam membangun pemberdayaan ekonomi umat yang saat ini juga sudah berjalan.“Makanya kita mau membangun yang namanya ‘Gus Iwan’. Apa itu ‘Gus Iwan’? Santri Bagus, Pinter Ngaji, Usahawan.

JOKE, K.H. ADNAN HARAHAP
Ketua Majlis Ifta’ Tarbiyah Perti, K.H. Adnan Harahap, dalam pengantar menyerahkan fatwa Kewajiban Rakyat Terhadap Pemimpin dan Tanggung Jawab pemimpin terhadap rakyat dengan bahasa santun dan joke menyebut bahwa dipilihnya KH. Ma’ruf Amin sebagai Wakil Presiden adalah pelaksanaan kepemimpinan yang utuh, ulama dan umara’. Umat Islam harus mendukung dan menyambut gembira.

KH. Adnan ini cukup cerdik juga menyampaikan pikirannya pada KH. Ma’ruf, dengan mengugah ia tidak naik-naik dari komisi Fatwa MUI, lain halnya KH Ma’ruf kini jadi Wapres. Sebelumnya saat ia akan membaca doa pada pembukaan Rapimnas dihadapan Zulkifli Hasan KH. Adnan memulainya dengan taushiyah mengutip buku Imam Masjidil Haram Sudais Abd Rahman dalam bukunya Kawkabah Kawkabah (Bintang di atas Bintang) yang bunyinya
in lantafahu fala tadhuruhu, wain lam tufrihu fala taghummahu. Wa in tamdahu fala tazummahu. (Jika kamu tidak bisa memberi manfaat, maka jangan menimbulkan kemudaratan. Jika kamu tidak bisa memberikan kemudaratan, maka jangan membuat orang lain sedih olehmu. Jika kamu tidak kamu tidak bisa memberi, maka jangam ambil haknya).

PENUTUP
Refleksi keseluruhan dari Rapimnas dan Silaturahim PP dan perwakilan PW dengan Wapres yang diakhiri dengan jamuan makan siang Ketum di RM Natrabu Jln Sabang adalah wujud dari ikhtiar, usaha dan kesungguhan Ketua Umum H. Basri Barmanda dan PP untuk mengakselerasi organisasi agar lebih dapat berperan aktif bagi masa depan umat dan bangsa. 27102019.vip1wismahaji@jaksa.