PADANG — Rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Tingkat Sumatera Barat (Sumbar) Tahun 2019 yang
bertema “Gerakan Peningkatan Akses Permodalan atau Keuangan Mikro Mendukung Pengembangan Ketahanan Pangan di Sumatera Barat”, dilaksanakan di Hotel Pangeran Beach Padang, Kamis (22/8/2019).
Rakor ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumbar, Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, S. Psi, M.Sc, yang dihadiri oleh Kepala Badan Ketahaan Pangan Kementerian Pertanian RI, Ketua Otiritas Jasa Keuangan Sumbar, Dirut Bank Nagari, pimpinan BRI wilayah Padang, Bank Mandiri, Bank BNI, Dirut Jamkrida, Jasindo, Ketua Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Sumbar dan Kepala Dinas Pangan selaku sekretaris DKP Sumbar, serta 120 peserta Rakor.
Dalam sambutannya gubernur Sumbar mengatakan, sektor Pertanian masih mendominasi proporsi yang menompang pertumbuhan ekonomi di Sumbar yakni sebanyak 24 persen, disusul sektor transportasi dan perdagangan.
“Ini membuktikan pemerintah daerah harus memberikan perhatian besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi, terutama sektor pertanian di daerah,” kata gubernur Sumbar.
Pentingnya peran pemerintah untuk memajukan pembangunan perekonomian di daerahnya, harus ada akses keuangan yang bagus, seperti pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan, guna peningkatan akses permodalan atau keuangan mikro petani dalam mendukung ketahanan pangandi Sumbar.
“Perlu kita ditegaskan kembali bagaimana memberdayakan masyarakat, agar daerah kuat membangun daerahnya dan masyarakat tani mampu tersentuh akses permodalan dengan bunga ringan,” tegasnya.
Menyikapi hal tersebut gubernur Sumbar meminta kepada Bupati dan Walikota se Sumbar dapat menindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemda dengan perbankan difasilitasi pihak Otoritas Jasa Keuangan Sumbar dan melalui APBD untuk kegiatan berkaitan bisa mempermudah akses keuangan bagi masyarakat tani di daerah masing-masing, seperti pendampingan petugas penyuluhan dan pembinaan.
“Kita berharap pihak perbankan bisa berperan aktif menjadi lembaga yang menyehatkan masyarakat tani dalam permodalan di Sumbar,” ujarnya.
“Jangan ada lagi para petani kita yang terjebak dalam lingkaran rentenir yang sudah merajalela, sehingga menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.
Pada kesempatan ini gubernur juga menghimbau, agar anggota Pokja DKP dapat menyusun perencanaan dan program aksi pembangunan ketahanan pangan sampai ke tingkat nagari / desa / kelurahan sebagai basis pembangunan perekonomian di Sumbar.
