MENTERI AGAMA DAN BELASAN MILIAR YANG DIKEMBALIKAN PADA KPK

Oleh : Helmi Hidayat

Sejak politisi muda Romahurmuzy dan dua aparat Kementerian Agama ditangkap KPK Jumat (15/3/19) lalu, entah sudah berapa orang menghubungi saya, mulai dari berbagai daerah di Indonesia sampai mukimin di Makkah, Saudi Arabia. Sebagian besar mengontak saya via Whatsapp, beberapa lainnya menelepon saya langsung. Intinya mereka ingin segera tahu apakah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terlibat, langsung atau tidak langsung, dalam dugaan pat-gulipat distribusi jabatan di Kemenag.

Setelah KPK menyebarkan informasi bahwa mereka menemukan uang sejumlah Rp 180 juta plus 30.000 dolar AS di ruang kerja Lukman, pesan WA di HP saya lebih membanjir. Orang yang tak menghubungi saya dua tahun lalu saja tiba-tiba berkirim tanya. Ada yang benada prihatin dan sedih, ada yang cuma kepo, ada juga yang sinis – misalnya dengan mengirim ikon ejekan tertentu. Tapi, semuanya saya tanggapi positif lewat sebuah copy paste pendek: ‘’Setahu saya Menag bersih, tidak main uang kotor. Itu kan bisa uang apa saja, mungkin honor-honor yang dikumpulkan, dana taktis, atau dana apa saja. Kita tunggu saja penyelidikan KPK.’’

Saya sendiri tidak tahu mengapa mereka menghubungi saya, padahal saya bukan staf ahli atau staf khusus Menag yang lebih tahu banyak tentang Kemenag. Saya cuma seorang dosen sekaligus kawan lama. Kebetulan kami sering bertemu Sabtu atau Minggu pagi di Ragunan untuk lari pagi bersama sambil sekali-sekali melihat kunyuk bergelantungan, binturong tidur, atau kuda nil berendam. Setelah itu biasanya kami minum teh hangat dan sarapan bareng, ngobrol dari Barat ke Timur, lalu pulang.

Tak terasa, pernah kami ngobrol tiga jam di warung pecel pinggir jalan usai lari pagi. Itu terjadi di hari libur nasional. Di hari Sabtu, jika Lukman punya acara keluarga, kami biasanya hanya ngobrol maksimal 1,5 jam. Obrolan kami lebih banyak didominasi kisah-kisah masa lalu yang tak bosan-bosan kami ulang, terutama semasa kami satu kelas di Gontor sampai masa kuliah kami di perguruan tinggi terpisah. Dari semua obrolan kami tentang masa lalu itu, kami bersepakat dalam satu bingkai: kami sangat bersyukur pada Allah SWT bahwa di saat kami menjalani masa belia pembentukan jatidiri, kami digembleng dalam satu payung Gontor yang punya motto membanggakan: Berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, berpikiran bebas.

Kami bertekad menjadikan shalat kami berdampak pada kemanusiaan, itulah budi tinggi. Kami selalu berusha olahraga, itulah badan sehat yang kami syukuri. Kami sama pernah belajar sampai ke luar negeri, itulah cara meraih pengetahuan luas yang didoktrinkan kepada kami. Kami berpikiran bebas, itulah yang membuat hidup kami dinamis, itulah elan vital kami, itulah yang Allah ajarkan kepada kami tentang Nabi Ibrahim AS yang mencari Wajah Allah sampai titik terjauh galaksi – orang haus ilmu biasanya toleran dengan setiap ilmu yang datang kepadanya, dia merasa kebebasannya dibatasi oleh ilmu orang lain; sementara orang yang menutup diri biasanya otoriter, merasa ilmu di kepalanya paling benar, selangkah lagi dia menuhankan pikirannya …

Di antara obrolan itu tentu ada hal lain yang kami bahas, yang saya sendiri jengah untuk menceritakannya ke ruang publik. Ini sebenarnya hanya menjadi rahasia antara saya, Lukman Hakim Saifuddin dan Allah SWT yang maha mendengar semua obrolan kami. Tapi, sejak KPK mempertontonkan uang yang mereka temukan di ruang kerja menteri agama padahal Menag bukan tersangka, saya sebagai mantan wartawan dan sekarang mengajar ilmu jurnalistik di kampus merasa KPK telah membiarkan tontonan itu sebagai sarana ’trial by press’ alias pengadilan lewat media massa – orang di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia yang menonton adegan itu lewat media massa dibiarkan secara liar menjadi hakim-hakim yang memvonis menteri agama dengan tafsir sendiri-sendiri di kepala!

Saya setuju KPK dibentuk dan bekerja untuk menangkap maling-maling uang rakyat agar negeri ini penuh berkah Allah SWT. Tapi saya tak setuju KPK bersikap otoriter pada siapa pun, bahkan kepada seorang tersangka sekalipun, apalagi jika seseorang di mata hukum belum jadi tersangka alias masih jadi saksi. KPK bukan majelis pengadilan, polisi bukan majelis pengadilan, jaksa bukan majelis pengadilan, pengacara bukan majelis pengadilan, dan orang-orang yang kebetulan berprofesi menjadi hakim pun bukanlah majelis sidang pengadilan.

Hanya sebuah majelis sidang, sekali lagi hanya SEBUAH MAJELIS SIDANG, yang berhak menentukan orang di negeri ini bersalah atau tidak!

Karena tak semua rakyat di negeri ini adalah sarjana hukum atau mau mempelajari sedikit ilmu hukum, menurut saya terlalu berbahaya ‘trial by press’ yang dilakukan KPK. Atas dasar inilah cerita ini saya tulis di ruang publik. Saya hanya berniat memberikan pembelajaran publik. Toh di majelis sidang pengadilan majelis hakim tak hanya mendengarkan tuntutan jaksa tapi juga mendengarkan saksi-saksi yang memberatkan atau meringankan. Di tengah pengadilan raksasa atas menteri agama lewat publikasi duit yang ditemukan KPK, saya ingin memberi kesaksikan. Namanya saksi, ia bisa meringankan, bisa juga memberatkan. Itu terserah Anda sebagai majelis hakim di pengadilan terbuka.

Suatu ketika di tahun 2017, usai menteri agama mengembalikan uang gratifikasi Rp 16 miliar (data persis saya tak tahu) plus kalung berlian dari Raja Salman senilai Rp 4 miliar, saya bengong. Bukan apa-apa, ketika banyak orang berusaha memperkaya diri sendiri dengan merampok uang rakyat diam-diam, kok Lukman malah mengembalikan uang Rp 20 miliar? Jika pada akhirnya dikembalikan, mengapa dulu uang itu diterima? Bagaimana cara menerima gratifikasi itu? Mengapa tidak diserahkan kepada Allah saja lewat tangan-tangan orang miskin, pengemis dan gembel di jalan, seperti yang dilakukan Robin Hood?

Sabtu pagi, usai lari pagi, pertanyaan berat ini saya sampaikan pada Lukman. Saya sebut ‘’berat’’ karena memang berat mengembalikan uang Rp 20 miliar. Tak diduga, seperti biasa dia hanya tertawa. ‘’Begini bro,’’ katanya secara khas memulai cerita. Lalu berceritalah ia bahwa peraturan membolehkan seorang menteri, sekjen, dirjen, irjen, direktur, kasubdit dan seterusnya boleh menerima ‘’honorarium’’ (artinya ‘’penghormatan’’) di luar gaji yang mereka terima jika mereka berceramah atau melakukan kunjungan kerja ke satker-satker di bawah mereka. Uang ini halal karena peraturan menghalalkannya.

Sebagai manusia biasa yang kebetulan jadi menteri, Lukman menerima ‘’honorarium’’ alias penghormatan itu. Toh itu halal.

Hanya saja, lanjut Lukman, beberapa pejabat Kemenag di bawahnya terlalu berlebihan memberi penghormatan padanya sebagai menteri. Misalnya Menang seharusnya hanya menerima honorarium Rp 5 juta, tiba-tiba, ada pejabat di bawahnya yang memberi lebih.

‘’Dari mana duit itu?’’ sergah saya tak sabar. ‘’Berarti bawahan antum korupsi dong, mengeluarkan uang lebih dari yang dianggarkan?’’

‘’Jangan cepat menuduh sebelum kasusnya diselidiki. Siapa tahu itu uang warisan dan orang itu terlalu baik, terlalu gemar bersedekah. Antum gimana? Antum sendiri yang selalu bilang jangan cepat jadi hakim, tapi antum cepat sekali menghamkimi orang?’’ jelas Lukman, masih sambil tertawa.

‘’Tapi kok antum mau terima jika uang itu melebihi anggaran?’’

Lukman ngakak. ‘’Ya ana gak mungkinlah terima map atau amplop berisi uang dari bawahan ana, dan mereka pun sudah tahu sama tahu tak mungkin memberikan uang itu langsung pada menteri. Menteri kan punya ajudan. Ya kepada ajudan ana itulah map diberikan. Kan gak mungkin ana hitung di situ?’’ Lukman ngakak lagi.

Di kantor, ajudan atau siapa pun yang menerima amplop segera melaporkan apa yang mereka bawa. Jika uang itu pas dan sesuai dengan anggaran, Lukman menerimanya. Tapi, ini yang penting, jika uang di amplop tu melebihi anggaran semestinya, kelebihan itu lalu disisihkan lalu dikumpulkan dalam tempat tersendiri. Sekali, dua kali, lima kali, 100 x dan begitu seterusnya, hingga terkumpullah uang berjumlah miliaran. Dikumpulkan bersama gratifikasi dan uang syubhat lain dari para bawahannya, uang sejumlah Rp 16 miliar berikut kalung seharga Rp 4 miliar dari raja Arab ditenteng Lukman ke KPK. Inilah yang membuat Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Lukman Hakim Saifuddin pada 12 Desember 2017 menerima penghargaan ‘’Kementerian dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik’’ dari KPK.

Berdasarkan cerita ini, saya tak ingin mengatakan bahwa uang temuan KPK di ruang kerja Menag Sabtu lalu itu bisa saja sejenis uang ‘’beginian’’ yang nantinya ia kembalikan ke KPK juga. Atau uang operasional lain. Tidak, saya tidak mau mengatakan itu. Saya hanya ingin bertanya, jika Anda jadi menteri agama, akankah kumpulan gratifikasi yang tak mudah dilacak oleh KPK itu Anda kembalikan? Lumayan lho, Rp 20 miliar.

Suatu ketika, tanah dan rumah satu keluarga yatim yang ingin membagi harta waris diikutkan dalam sebuah tender oleh tim tender Kemenag. Usai memenangkan tender, tanah keluarga ini tak kunjung dibeli oleh Kemenag. Kuasa hukum keluarga yatim itu akan membawa kasus ini ke pengadilan, toh dia kliennya sudah memenangkan tender. Daripada mereka ribut-ribut di pengadilan, mengapa tidak saya beriahu Menag saja soal ini?

Saat saya beritahu kasus ini, dari rumahnya di luar jam kantor, Lukman detik itu juga menelepon pajabat tinggi yang menangani tender ini. Suara handphone dia perkeras supaya saya mendengar langsung obrolan yang terjadi dan bahwa itu bukan rekayasa. Dari obrolan itulah saya jadi tahu, Luknan sebagai menteri ternyata benar-benar tidak tahu apa-apa soal tender!

‘’Jadi, antum tidak tidak tahu-menahu soal tender ini?’’

‘’Tidaklah. Itu kan kewenangan dan kerja teknis pengguna anggaran? Sesuai arahan KPK yang ana pernah tanya mereka, ana tak akan dipersalahkan jika ana tak terlibat kerja teknis kayak gitu, dan itu sepenuhnya jadi tanggung jawab mereka jika misalnya ada kesalahan.’’

‘’Tapi kan antum menteri? Masa tidak tahu apa dilakukan anak buah?’’

‘’Keputusan yang mereka buat tentu ana tahu karena di akhir mereka kan nanti lapor ke ana dan mungkin juga ada yang harus ana tanda tangani di antara keputusan mereka. Tapi, prosesnya yang sangat teknis mana ana tahu, misalnya proses itu bersih atau tidak bersih, atau apalah namanya selama proses teknis itu berlangsung. Bisa habis waktu ana buat ngurusin yang teknis kayak gitu,’’ jawab Lukman.

Setelah itu, kami ngobrol sampai agak malam berdua saja di rumahnya. Di akhir obrolan menjelang saya pamit, Lukman seolah membaca uneg-uneg di kepala saya. Lalu dia katakan: ‘’Antum harus tahu, gaji ana tak sampai Rp 20 juta. Rumah ana gak mewah-mewah amat, antum bisa lihat sendiri. Selain gaji, honorarium-honorarium itulah yang ana terima, itu pun tak semuanya masuk ke kantong ana. Kalau ana mau korupsi, mau kaya-raya sendiri, ana ambil saja 10 persen dari total harga tanah yang antum laporkan ini. Itu baru satu tender, nah ada berapa tender di kementerian ana yang besarnya kayak gitu bahkan ada yang lebih besar lagi?’’ — supaya Anda tahu, harga tanah itu Rp 13 miliar!

Cerita ini terjadi jauh sebelum Rommy ditangkap KPK, jauh sebelum KPK menemukan uang di ruang kerja menteri agama. Ketika KPK membawa uang yang ‘’cuma’’ ratusan juta dari ruang kerja Menag, saya jadi bertanya bukankan Rp 20 miliar pernah dibawa oleh Lukman dengan sukarela kepada mereka?

Jumat pagi ini tiba-tiba saya amat sangat rindu Gurun Mahsyar….[]