Ritvone.com, Surabaya – Presiden Joko Widodo, dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya, membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana BNPB dengan BPBD seluruh Indonesia. Rakornas yang digelar untuk menyelaraskan langkah-langkah penanggulangan bencana di Indonesia ini berlangsung di JX International Convention Exhibition, Kota Surabaya, Sabtu, 2 Februari 2019.
Dalam sambutannya, Presiden mengapresiasi digelarnya forum ini yang menurutnya sangat strategis dalam mengonsolidasikan kekuatan yang dimiliki bangsa Indonesia. Secara rinci, Kepala Negara menyampaikan enam arahan terkait kebencanaan.
Pertama, berkaitan dengan perencanaan rancangan pembangunan di daerah. Sebagai negara yang berada di dalam garis cincin api, maka setiap rancangan pembangunan hendaknya dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana.
“Bappeda harus ngerti ini di mana daerah merah, di mana daerah hijau, di mana daerah dilarang, di mana daerah yang diperbolehkan,” ujar Presiden.
Menurutnya, rakyat harus betul-betul dilarang untuk masuk dan mendirikan bangunan di dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah dan berbahaya. Artinya mereka harus taat dan patuh kepada rencana tata ruang karena bencana di Indonesia itu selalu berulang dan ada siklusnya.
“Bappeda juga harus mulai merancang, rakyat diajak untuk membangun bangunan-bangunan yang tahan gempa kalau memang daerah itu rawan gempa,” lanjutnya.
Kedua, Presiden meminta pelibatan akademisi dan pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, mengkaji, dan menganalisis potensi bencana dan titik-titik mana yang sangat rawan bencana. Hal ini menurutnya juga harus dilakukan secara masif sehingga dapat memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana.
“Sehingga kita tahu misalnya akan adanya megathrust, kita tahu akan adanya pergeseran lempengan misalnya. Itu kalau sudah pakar-pakar berbicara, ya disosialisasikan kepada masyarakat. Bisa lewat pemuka-pemuka agama, bisa lewat Pemda. Ini penting sekali,” ungkapnya.
Ketiga, jajaran di daerah juga dimintanya siaga bila terjadi bencana di wilayahnya sendiri. Saat bencana terjadi di suatu daerah, gubernur harus segera bertindak dengan menjadi komandan satuan tugas darurat untuk melakukan penanganan bencana. Pangdam dan Kapolda kemudian akan membantu kerja komandan satgas darurat itu.
“Jangan sedikit-sedikit naik ke pusat. Ini kita harus tahu semua,” tuturnya.
Keempat, Indonesia harus bisa membangun sekaligus merawat sistem peringatan dini yang terpadu. Dengan bantuan para pakar, daerah dan pusat akan mulai menganalisis titik-titik rawan bencana yang membutuhkan kehadiran sistem peringatan tersebut.
“Saya minta Pak Doni, Kepala BNPB, untuk mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga terkait agar sistem peringatan dini ini segera terwujud dan kita pelihara,” kata Presiden.
Kelima, Presiden menginstruksikan agar segera dilakukan edukasi kebencanaan, terutama di daerah rawan bencana. Edukasi ini bisa dilakukan di masyarakat, di sekolah, maupun lewat pemuka agama.
“Yang namanya papan-papan peringatan itu diperlukan, rute-rute evakuasi itu harus ada. Jangan kalau ada bencana ada yang lari ke timur, barat, dan utara. Harus jelas rute evakuasi itu menuju ke mana. Segera ini dikerjakan,” tegasnya.
Keenam, Presiden ingin agar dilakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat secara berkesinambungan sampai ke tingkat paling bawah. Dengan demikian, masyarakat betul-betul siap menghadapi setiap bencana.
“Meskipun bencana itu bukan hanya gempa, tsunami, dan tanah longsor, tetapi memang yang paling banyak menelan korban adalah di gempa bumi dan tsunami,” tandasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Doni Monardo.
Surabaya, 2 Februari 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
[2/2 20.13] +62 821-1337-1977: Presiden: Dana Desa Terbukti Tingkatkan Pendapatan Masyarakat Desa
Program Dana Desa yang telah digulirkan pemerintah sejak tahun 2015 telah menunjukkan hasilnya. Selain infrastruktur desa yang semakin baik, Dana Desa juga berhasil meningkatkan pendapatan per kapita di desa.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat menghadiri acara Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Provinsi Jawa Timur. Acara ini dihelat di DBL Arena, Kota Surabaya, pada Sabtu, 2 Februari 2019.
“Income per kapita di desa betul-betul naik karena dana desa ini. Infrastruktur-infrastruktur di desa juga kelihatan meloncatnya karena Dana Desa ini. Orang boleh banyak berbicara mengenai jalan tol, jalan yang besar, Surabaya sampai ke Jakarta sudah dibuka, bisa lebih cepat, pelabuhan besar dan airport telah dibangun. Tetapi sebetulnya saya paling senang kalau infrastruktur di desa-desa itu siap semua,” ujar Presiden.
Seperti diketahui, Indonesia memiliki 74 ribu desa, sehingga dana yang digelontorkan pemerintah untuk desa pun tidak sedikit. Di seluruh Tanah Air, tahun 2015 pemerintah menggelontorkan Rp20,7 triliun, tahun 2016 Rp47 triliun, tahun 2017 Rp60 triliun, tahun 2018 Rp60 triliun, dan tahun 2019 Rp70 triliun.
“Artinya sampai akhir tahun ini Rp257 triliun uang yang kita gelontorkan ke desa-desa di seluruh Tanah Air. Sampai akhir 2018 berarti Rp187 triliun. Kalau sampai akhir 2019 Rp257 triliun. Uang yang sangat besar. Ini harus dikelola dengan akuntabilitas pertanggungjawaban yang baik,” tutur Presiden.
Berdasarkan survei yang ada, Presiden mengaku senang dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap dana desa yang mencapai di atas 85 persen. Menurutnya hal ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat dan merasakan langsung dampak dari Dana Desa ini.
“Ini memang baru tahapan empat tahun pertama. Masih banyak pekerjaan di desa yang harus kita kerjakan lagi,” lanjutnya.
Oleh sebab itu, Presiden berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran Dana Desa ini setiap tahunnya. Karena menurutnya, pembangunan di desa di seluruh Tanah Air, merupakan fondasi dasar bagi kemajuan bangsa.
“Karena ini adalah fondasi, syarat, bagi kemajuan bangsa ini. Basic-nya adalah di desa,” tandasnya.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Surabaya, 2 Februari 2019
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin
